Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Pontianak, KalBar – Pada Selasa (21/06/2022) siang, bertempat di ruang Command Center, WKPN Pontianak Kelas 1A, Sri Harsiwi, S.H., M.H., beberapa Hakim Karir, serta Panitera PN Pontianak Kelas 1A, Utin Reza Putri, S.H., M.H., mengikuti zoom meeting kegiatan “Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)” yang diselenggarakan secara luring di Ruang Kusuma Atmaja Gedung Mahkamah Agung RI. Kegiatan virtual ini diikuti oleh 240 Pengadilan Negeri dari seluruh Indonesia yang sudah menerapkan SPPT-TI pada satuan kerja. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH) lain seperti Ditjenpas Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

SPPT-TI merupakan kerja sama para Lembaga Penegak Hukum untuk mewujudkan reformasi penegakan hukum bebas korupsi. Diharapkan dengan adanya SPPT-TI ini membuat penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan secara optimal berbasis teknoligi serta proses penegakan hukum bisa berjalan lebih cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Dari Mahkamah Agung Ri sendiri, data yang dikeluarkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berupa dokumen Salinan Putusan, Perpanjangan Penahanan, Penetapan Majelis Hakim/Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *