Opini / tulisan dari Aparatur Pengadilan
“Pemeriksaan Setempat (Descente)“ PENDAHULUAN Menurut Prof. Subekti, S.H Pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada pemindahan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri ditempat tersebut dianggap sebagai dilihat oleh hakim dimuka persidangan. Dasar Baca Selengkapnya
“Alat Bukti Keterangan Ahli“ PENDAHULUAN Seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti baik itu dalam proses persidangan perkara pidana maupun perdata. Membuktikan dalam hukum acara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil, maka cukup pada kepastian Baca Selengkapnya
“Pencabutan Gugatan“ PENDAHULUAN Pencabutan perkara dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban/sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Dalam hal ini, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa Baca Selengkapnya
“Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif“ PENDAHULUAN Salah satu muatan yang diatur dalam hukum acara perdata—baik HIR, RBg, maupun Rv, adalah mengenai kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Jika dilihat dari sudut pandang pencari Baca Selengkapnya
“Kajian Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata“ PENDAHULUAN Pengakuan adalah salah satu alat bukti (bewijsmiddel) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Alat bukti diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing. Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai Baca Selengkapnya
“Gugurnya Gugatan Perdata“ PENDAHULUAN Dalam teknis persidangan perdata, dikenal adanya putusan tanpa dihadiri pihak. Salah satu jenis putusan tanpa dihadiri pihak ialah putusan gugur, yang khusus dijatuhkan dalam hal penggugat/para penggugat/kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan. Diaturnya lembaga ‘gugur’ ini Baca Selengkapnya
“PENINGKATAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN: EVALUASI PELUANG DAN KENDALA PENERAPAN PASAL 106 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN” PENDADULUAN Pengelolaan sumber daya perikanan menjadi isu penting dalam keberlanjutan lingkungan dan perekonomian di Indonesia, salah satu Baca Selengkapnya
Dengan memanfaatkan perkembangan tekonologi, Mahkamah Agung berencana untuk menyiarkan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) melalui siaran langsung atau live streaming. Upaya ini diambil sebagai bentuk pembenahan diri setelah dua Hakim Agung dan beberapa pegawai di lingkungan MA ditetapkan Baca Selengkapnya
MENGENAL PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Oleh : Nova Yuniarti, S.Pi., M.P. – Hakim Pengadilan Perikanan di PN Pontianak Kelas 1A
OPTIMALISASI PERADILAN ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG
